Entri Populer

Selasa, 30 November 2010

Monarkhi Jogjakarta, Demokratis atau Nggak sih?

Oleh


Ryan Alief Putra



Sebenarnya aku agak jarang menganalisis masalah beginian, karena sejujurnya aku selama ini total menganalisis masalah perekonomian apa itu mikro ekonomi atau makro ekonomi. Tapi berhubung masalah ini seperti sedang menjadi masalah aktual dan menjadi headline di berbagai berita ya nggak ada salahnya juga aku akan mencoba untuk menganalisis masalah ini.

Berbicara tentang sistem pemerintahan monarkhi, mungkin dalam pandangan kita akan lebih sering memandangnya sebagai suatu sistem pemerintahan yang sifatnya negatif. Barangkali kita masih ingat peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya revolusi Prancis pada abad ke - 18 tidak bukan adalah sebagai gerakan melawan kekuasaan absolut monarkhi. Lantas bagaimana dengan Jogjakarta?

Monarkhi yang konon kabarnya dikaitkan dengan status daerah istimewa pada Jogjakarta, aku memandangnya sebagai suatu sistem monarkhi yang demokratis.Dikatakan demokratis karena jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta yang dipegang oleh Sri Sultan Hamengkuwobono X dan Paku Alam tetap diawasi dan dimonitor pelaksanaanya oleh DPRD. Kemudian dikatakan demokratis juga, karena di daerah - daerah di Jogjakarta juga berlangsung proses Pilkada seperti daerah - daerah pada umumnya.

Barangkali yang bisa aku tangkap dari statement Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengenai monarkhi adalah tentang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D.I. Jogjakarta yang dipegang oleh Sri Sultan Hamengkuwobono X dan Paku Alam. Mengenai masalah ini kita perlu melihat secara kronologis mengapa dua raja tersebut memimpin daerah Jogjakarta.

Kronologinya begini, Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Jogjakarta yang ketika itu adalah wilayah yang bersifat kerajaan bisa saja melepaskan dari kesatuan NKRI. Namun Raja Jogjakarta kala itu yakni, Sri Sultan Hamengkuwobono IX menyatakan bahwa Jogjakarta adalah daerah istimewa yang merupakan bagian integral dari kesatuan NKRI dan Sri Sultan dan Paku Alam adalah pemimpin daerah Jogjakarta. Kala itu pernyataan Sultan Hamengkuwobono IX disetujui oleh Presiden Soekarno sehingga lahirlah Undang - Undang Keistimewaan Jogjakarta dimana konsekwensinya adalah Sri Sultan dan Paku Alam adalah pasangan pemimpin yang memimpin wilayah Jogjakarta.

Nah berdasarkan uraian tersebut, mungkin kalau kita melihat disatu sisi sepertinya ada hal yang kurang demokratis dimana pemimpin untuk Provinsi D.I. Jogjakarta hanya berasal dari kalangan Keraton. Namun bila dilihat dari segi intensitas absolut kekuasaan Gubernur dan Wakil Gubernur rasanya sejauh ini masih bisa dikatakan demokratis. Maksudnya kekuasaan mereka juga diawasi oleh DPRD. Nah sekarang itu menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan DPR untuk menyelesaikan RUU Keistimewaan Jogjakarta. Aku berpandangan jangan sampai terjadi referendum karena aku pribadi mengkhawatirkan akibatnya akan sama seperti kasus Timor - Timur tahun 1999 lalu yang berujung pada lepasnya Provinsi ke - 27 tersebut dari kesatuan NKRI.

Iya mungkin begitu saja pandanganku, barangkali masih banyak yang kurang. Tentu saja sebagai seorang pelajar aku masih terus belajar untuk lebih kritis terhada keadaan. Mohon kritik dan sarannya :D

Senin, 29 November 2010

Pertumbuhan ekonomi 7%, Haruskah Menunggu Tahun 2014?

Oleh

Ryan Alief Putra


     Tahun 2014, dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada level 7%. Sebuah sejarah baru dalam perekonomian Indonesia, dimana pada tahun itu untuk pertama kalinya Indonesia mencapai level pertumbuhan ekonomi tertingginya setelah krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 silam. Beberapa indikator perekonomian yang mendukung akan tercapainya target tersebut diantaranya fundamental perekonomian yang secara umum sudah menunjukan kinerja yang baik. Dengan kita melihat kepada pijakan pada tahun 2010 kita bisa melihat sejumlah indikator makro ekonomi sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi perkembangan laju inflasi, secara umum pada tahun 2010 perkembangan laju inflasi
    diproyeksikan pada level 5,8%. Kondisi ini setidaknya memberikan ruang bagi pertumbuhan rill
    pada perekonomian Indonesia khsususnya dikalangan masyarakat berpendapatan tetap.

2. Dari segi pertumbuhan ekonomi year on year, diprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh pada level
    di atas 6%. Ini di dukung oleh sejumlah data - data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau
    BPS dimana selama 3 kuartal pada tahun 2010 perekonomian Indonesia selalu tumbuh diatas 6%.

3. Dari sisi nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, sejak Januari 2010 hingga Oktober 2010 nilai rupiah
    mengalami penguatan sebesar 13%. Saat ini rupiah berada pada kisaran 8900 - 8950 per dollar AS. Bila
    kondisi ini berlanjut maka bisa diproyeksikan pada akhir tahun rupiah akan menguat pada level Rp 8800/ Dollar AS.

4. Dari sisi pergerakan SBI, secara umum tidak ada pergerakan signifikan atau boleh dikatakan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) cenderung bergerak datar pada level 6,5%. Kondisi ini dimata pasar menunjukan bahwa perekonomian Indonesia sudah sangat baik dan stabil dari segi makro ekonomi.

        Berdasarkan data - data makro ekonomi diatas, maka saatnya saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan judul pada blog ini, apakah mesti kita menunggu tahun 2014?
    
        Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu kita harus mengurai faktor - faktor yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 7%. Faktor - faktor tersebut meliputi faktor luar negeri dan faktor domestik.

Faktor Luar Negeri

       Sebagai negara dengan struktur perekonomian terbuka, tentu saja perekonomian Indonesia sudah terintegrasi dengan perekonomian dunia. Otomatis kondisi yang terjadi di luar negeri akan sangat berpengaruh pada perekonomian dalam negeri Indonesia. Baiklah tanpa panjang lebar lagi saya akan mencoba menjelaskan satu per satu faktor - faktor dari luar negeri tersebut diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi global

     Sebagai negara dengan struktur perekonomian terbuka tentu saja perekonomian Indonesia terintegrasi ke dalam perekonomian global. Kondisi ini tentu saja akan berdampak independensi perekonomian Indonesia yang artinya perekonomian Indonesia tentu akan dipengaruhi pula oleh kinerja perekonomian global. Kembali pada fokus, bila kita melihat perkembangan perekonomian global pada tahun 2010 mencapai lebih dari 3% dimana sebagian besar negara - negara di Asia merupakan kelompok yang berkontribusi besar pada bertumbuhnya perekonomian global pada tahun 2010. Ini artinya bila kita kaitkan dengan perekonomian Indonesia tentu saja kondisi ini akan memberikan momentum yang amat baik bagi perekonomian Indonesia. Tentu saja kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan dana - dana yang mereka miliki pada beberapa sektor investasi khususnya sektor rill yang masih menjadi prioritas utama dalam investasi di Indonesia.

2. Perkembangan Suku Bunga The Fed

     Sampai saat ini The Federal Reserve atau The Fed yang notabene merupakan Bank Sentral Amerika Serikat masih menjadi perhatian bagi perekonomian global sampai saat ini. Kendati perekonomian global saat ini sudah mulai beralih menjadi multipolar dimana munculnya Asia sebagai kekuatan baru menggantikan kutub unipolar yang selama 2 dekade ini dipegang oleh Amerika Serikat, namun pengaruh The Fed masih cukup signifikan. Ini tentu karena masih berlakunya dollar AS sebagai mata uang global. Tentu saja para pelaku pasar umumnya harap - harap cemas menjelang The Fed mengumumkan tingkat suku bunganya. Berkaitan dengan itu semua, bila kita melihat pada perkembangan suku bunga the Fed, cenderung selama tahun 2010 ini suku bunga the Fed hanya bergerak datar. Kondisi ini erat kaitannya dengan proses pemulihan yang masih berlangsung di Amerika Serikat.

.To be continued....